Kabid BKD : Sumpah Tidak Ada Pungutan, Buktikan Jika Benar

Bekasi Selatan - Kepala Bidang Administrasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Roro Yoewati, membantah tudingan Komite Guru Bekasi (KGB) atas dugaan pungutan uang senilai Rp125 juta kepada setiap guru honorer yang diangkat menjadi PNS.

“Tidak benar jika ada pungutan apalagi nilainya sebesar itu,” bantah Roro kepada bekasiterkini.com, Jumat, (28/10). 

Menurut Roro, jika memang benar ada pungutan, maka KGB harus mampu membuktikan tudingan tersebut dengan bukti-bukti yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi, kata dia, yang menentukan pengangkatan PNS adalah Badan Kepegawaian Nasional (BKN) bukan BKD. 

“ Saya seorang muslim dan sekarang hari Jumat, demi Allah saya bersumpah tidak ada pungutan apapun di BKD, " kata Roro setelah bertemu dengan beberapa perwakilan demonstran dari KGB. 

Roro menjelaskan, memang ada selisih jumlah dalam surat BKD dan BKN. Dalam surat BKD disebutkan, guru yang akan diangkat menjadi PNS adalah 129 orang. Namun surat dari BKN jumlahnya 192 orang. Selisih jumlah tersebut, kata Roro, yang kemudian dipermasalahkan oleh para guru. 

“Saya juga tidak terlalu memperhatikan, tapi besok akan segera kita kirimkan surat ke BKN untuk mengklarifikasi hal tersebut agar tidak menjadi fitnah,” pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan guru yang tergabung dalam Komite Guru Bekasi (KGB) melakukan aksi unjukrasa di Pemkot Bekasi, Jumat, (28/10). Mereka menuding, BKD telah menjual 63 SK pengangkatan guru honorer seharga Rp125 juta per orang. (Warso Sunaryo)
  (brat)